Layanan konseling via emailEmail Counselling
+ +

Love our website? Signup to our list to keep current on the awesome stuff we’re doing.

Refleksi HANI 2019

Oleh : Samsuludin, MA.Si (Deputi Rehabilitasi Madani Mental Health Care Jakarta Timur)

Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1987 yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 Juni.

Tujuan utama peringatan Hari Anti Narkotika Internasional untuk memperkuat aksi dan kerjasama di semua tingkatan untuk membangun masyarakat internasional agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Indonesia tergabung secara global untuk perang melawan narkoba dan turut serta dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi para pecandu narkoba. Pada HANI tahun ini BNN mengusung tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas”.

Indonesia saat ini sudah masuk menjadi negara darurat narkoba lebih dari 4 juta orang yang terdiri dari penyalahguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu.  Jargon pemerintahan Jokowi “Indonesia Darurat Narkoba” ditafsirkan dengan program Rehabilitasi 100.000 pecandu narkoba yang dilaksanakan oleh BNN, Kemsos, dan Kemkes, tentunya bukan tanpa tantangan dan rintangan. Lalu apa yg menjadi “fiksi” atas program Indonesia Darurat Narkoba ini?

Pertama, lemahnya UU No. 35 Tentang Narkotika untuk memberikan perlindungan hukum pada korban untuk mendapatkan akses rehabilitasi dan efek jera terhadap bandar dan para pelindung bandar (aparat yang terlibat). Masih banyak siswa dan karyawan yang dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan karena ikut program rehabilitasi.

Kedua, lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana rehabilitasi antara Kemsos, Kemkes, dinas-dinas terkait di kota dan Provinsi, dan BNN yang terkesan lebih mementingkan egosektoral kelembagaannya masing-masing. Diperlukan payung hukum untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga pelaksana rehabilitasi dari pusat hingga daerah.

Ketiga, lemahnya politik anggaran pemerintah jika dilihat dari struktur organisasi  rehabilitasi di Kemsos dan Kemkes yang sangat jauh menjadi prioritas program di kementerian terkait. Perlu pengkajian ulang berkaitan struktural keorganisasian/ ketatanegaraan kita.

Jika kita masih percaya bahwa kita serius merehabilitasi para pecandu narkoba. Diperlukan kebijakan mengikat yang mendorong pihak swasta untuk bekerjasama dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi pengguna narkoba.

Keempat, lemahnya peran keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pekerjaan untuk kontrol sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi milenial . Sikap apriori ini menjadikan genersi mudah terpengaruh dari godaan penggunaan narkoba, terlebih akses untuk mendapatkan narkoba semakin mudah didapat.

Jika tidak segera kita benahi, jargon yang indah dan cita-cita yang tinggi tentang keberfungsian sosial para mantan pecandu narkoba tanpa didukung perlindungan hukum yang pasti, kebijakan anggaran yang cukup dan kualitas lembaga dan SDM yang baik. Maka jargon itu hanya menjadi cerita fiksi yang dilaksanakan dengan asal-asalan yang hanya menghasilkan temuan BPK.

279 Total Views 18 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Layanan konseling via emailEmail Counselling
+ +