Layanan konseling via emailEmail Counselling
+ +

Love our website? Signup to our list to keep current on the awesome stuff we’re doing.

Indonesia dalam Ancaman Bahaya Narkoba

Oleh : Dimas Pratama, S. Kep. Ners.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan.

Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.

Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia.

Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, di mana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri.

Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkotik yang terus bermunculan.

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba.

Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja.

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai, norma, serta perilaku warga masyarakat.

Peraturan perundang-undangan hadir di mana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah.

Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan.

Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain ( jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya). Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya.

(1). Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

(a). Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

(b). Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

(c). Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.

(2). Psikotropika

Pengertian Psikotopika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :

(a). Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.

(b). Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.

(c). Psikotropika golongan III,adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.

(d). Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.

(3). Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, di antaranya adalah :

(a). Rokok

(b). Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

(c). Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan. (Alifia, 2008).

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Keberadaan badan narkotika nasional sesuai dengan Keppres RI No.17/2002 tanggal 22 Maret 2002, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan aditif lainnya.

Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010, sebagai berikut:

(a). Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(b). Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(c). Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(d). Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

(e). Memberdayakan masyarakat dalam pecegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(f). Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(g). Melakukan kerja sama bilateral dan multirateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(h). Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

(i). Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(j). Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

261 Total Views 9 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Layanan konseling via emailEmail Counselling
+ +